Page 53 - KFR Triwulan II 2024

P. 53

II.1.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Per Kementerian/Lembaga Dari sisi persentase realisasi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum memiliki persentase
tertinggi dengan realisasi 75,41 persen sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024. Realisasi
Jika melihat 15 Kementerian/Lembaga terbesar yang menerima alokasi belanja pemerintah

pusat, Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga yang mengalami pertumbuhan alokasi belanja tertinggi diperuntukkan untuk belanja honor output kegiatan yang mencapai Rp107,22
belanja terbesar, mencapai 86,08 persen. Pada tahun 2024, KPU mendapatkan alokasi BPP miliar diikuti belanja barang perjalanan dinas dalam kota yang mencapai Rp70,81 miliar.
sebesar Rp2.250,77 miliar, sedangkan di tahun 2023 KPU menerima alokasi sebesar Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa permasalahan pada

Rp1.209,59 miliar. Peningkatan ini dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemilihan umum pada kementerian/lembaga yaitu permasalahan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan
tahun 2024, berbagai pelaksanaan persiapan, logistik proses pemilihan, masa perhitungan eksekusi kegiatan. Permasalahan pada penganggaran yaitu utamanya pada proses automatic
hingga proses pelantikan. adjustment dan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Informasi revisi

tentang Automatic adjustment masih kurang diketahui satuan kerja, selain itu juga proses
Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja 15 K/L Terbesar
(dalam miliar rupiah) revisi Automatic adjustment yang terlalu lama akibat konsolidasi internal
2023 2024
Kementerian/Lembaga kementerian/lembaga dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Rencana
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
Penarikan Dana pada Halaman III DIPA yang dibagi rata perbulan tidak menggambarkan
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5.097,00 1.147,14 22,51% 4.344,99 1.392,88 32,06%
Kementerian Pertahanan 2.992,52 1.506,85 50,35% 3.142,69 1.780,91 56,67% kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mengakibatkan kemungkinannya
Kementerian Agama 2.909,51 1.235,48 42,46% 3.001,87 1.534,87 51,13% tumpang tindih kewenangan DK/TP dengan TKD serta belum adanya tagging tematik dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.540,43 1.266,48 49,85% 2.665,60 1.366,62 51,27%
Prioritas Nasional.
Komisi Pemilihan Umum 1.209,59 506,77 41,90% 2.250,77 1.202,68 53,43%
Kementerian Perhubungan 2.262,24 687,64 30,40% 2.153,39 440,50 20,46% Permasalahan pada pengadaan barang dan jasa utamanya yaitu permasalahan pengadaan
Kementerian Pendidikan Nasional 1.273,70 501,87 39,40% 1.657,28 603,93 36,44% barang dan jasa yang lambat, keterbatasan ketersediaan barang pada e-katalog, dan kendala
Kementerian Kesehatan 947,79 291,68 30,77% 971,28 381,89 39,32%
terkait kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Masih terdapat gagal tender pada
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 849,99 315,37 37,10% 932,44 348,28 37,35%
Badan Pengawasan Pemilihan Umum 477,39 171,67 35,96% 492,51 371,41 75,41% beberapa satuan kerja, serta regulasi lelang terpusat pada beberapa kementerian juga
Kementerian Pertanian 405,68 99,38 24,50% 429,73 79,67 18,54% memperlambat proses pengadaan barang dan jasa. Keterbatasan penyedia yang terdaftar di
Kejaksaan Republik Indonesia 401,06 193,10 48,15% 422,15 223,81 53,02% dalam e-katalog tersedia masih sedikit, harga relatif lebih mahal daripada marketplace serta
Mahkamah Agung 388,46 216,56 55,75% 337,72 172,39 51,05%
spesifikasi barang pada e-katalog tidak lengkap, variasi barang yang tersedia masih sedikit
Kementerian Keuangan 272,08 110,51 40,62% 309,48 130,80 42,26%
dan terbatas, adanya keraguan dan kekhawatiran satker atas barang yang diterima tidak
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 359,44 123,99 34,50% 306,96 119,10 38,80%
Sumber: Monev PA, 2024 (diolah) sesuai dengan yang dibutuhkan. Kesulitan memperoleh barang sesuai kebijakan TKDN
terutama untuk barang-barang berteknologi canggih, barang dengan TKDN belum memenuhi
Alokasi tertinggi pada belanja pemerintah pusat terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum
kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan.
dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp4.344,99 miliar atau 17,25 persen dari

total alokasi belanja pemerintah pusat. Besarnya pagu alokasi pada Kementerian PUPR Permasalahan pada eksekusi kegiatan yaitu timelag yang cukup lama dari perencanaan
mengindikasikan fokusnya belanja di Sumatera Utara pada sektor infrastruktur. Pagu output anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran menyebabkan terjadi perubahan harga dan
terbesar di Kementerian PUPR yaitu Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan yang sistem pekerjaan pada belanja barang dan belanja pegawai. Proses revisi penambahan pagu

mencapai Rp992,64 miliar atau 22,85 persen dari total pagu, diikuti Belanja Gedung Dan dan buka blokir lama selesai sehingga mengakibatkan pagu bertambah namun tidak ada
Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang mencapai Rp936,63 miliar penyerapan pada belanja modal. Data rekening penerima bantuan tidak valid/rekening tidak

atau 21,56 persen dari total pagu. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur khususnya aktif, proses penyelesaian kelengkapan administrasi terhadap calon penerima bantuan
jalan nasional diproyeksikan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan membutuhkan waktu yang cukup lama pada belanja bantuan sosial.
perekonomian di Sumut sehingga dapat memperlancar sarana prasarana kegitan

perekonomian masyarakat maupun dunia usaha.

52 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 53

Triwulan II Tahun 2024

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58