Page 64 - KFR Triwulan II 2024

P. 64

pendidikan dan kesehatan dimaknai dengan fokusnya pemerintah daerah di seluruh Provinsi pariwisata, belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan olahraga, belum
Sumatera Utara dalam pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia. optimalnya tata kelola pemerintahan dan olahraga, dan belum optimalnya kualitas

Penguatan pada kapasitas kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat menghasilkan infrastruktur.
sumber daya manusia berkualitas yang akan berdampak pada penguatan target Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga
pembangunan tahun 2023.
berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara,

II.2.3 SURPLUS/DEFISIT permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPD dan arah kebijakan
RKP. Maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Pada periode triwulan II tahun 2024 realisasi surplus/defisit Provinsi Sumut berada pada

angka positif yaitu Rp1.915,97 miliar. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia
tahun 2023, realisasi surplus/defisit pada triwulan II Tahun 2024 berada pada angka positif Sumber Daya Manusia merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan Golden
Rp1.356,55 miliar. Sumut menghasilkan defisit dengan growth positive sebesar 41,24 persen Generation menuju 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada

atau meningkat sebesar Rp559,43 miliar dibandingkan periode triwulan II tahun 2023. fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia
produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif
II.2.4 PEMBIAYAAN DAERAH
(usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.
Pembiayaan Daerah diperoleh dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan dikurangi

Pengeluaran Pembiayaan. Persentase realisasi Pembiayaan Daerah pada triwulan II tahun Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa (BPS
2024 sebesar 6,23 persen, mengalami penurunan sebesar 93,20 persen dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, 2022). Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah
penduduk keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini
dengan triwulan II tahun 2023. Jika melihat dari komponen penyusun Pembiayaan Daerah
menjadikan Sumatera Utara sebagai penyumbang Sumber Daya Manusia yang produktif
pada triwulan II tahun 2024, kontributor utama penurunan pertumbuhan pembiayaan berasal
dan melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
dari Penerimaan Pembiayaan yang turun sebesar Rp1.363,53 miliar atau mengalami growth
disebutkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai
negative sebesar 87,27.
sekitar 170,9 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 187,6 juta
II.2.5 ISU STRATEGIS PELAKSANAAN APBD jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif. Dengan kuantitas penduduk

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa yang lebih dari cukup, pembangunan yang membentuk human capital (modal manusia)
urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan seharusnya berjalan dengan optimal. Faktanya, kuantitas penduduk dengan peringkat

urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan keempat terbesar di Indonesia tidak menjadikan Sumatera Utara berada di jajaran provinsi
daerah. Oleh karena itu perumusan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Meskipun kuantitas
dua yaitu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Identifikasi Masalah penduduk Sumatera Utara berada di posisi keempat tertinggi, Indeks Pembangunan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Manusia selama 2 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Nasional.
Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara hanya menempati urutan ke-14 dari 34 provinsi di
Gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, yakni:
Indonsia. Sementara itu, tahun 2022, Sumatera Utara berada pada urutan ke-15.
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama

dimaksud akan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan lima 2. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
tahunan yang dijabarkan lebih rinci ke permasalahan pokok Pembangunan Sumatera Utara Penurunan kemiskinan adalah komponen penting dari ekonomi inklusif. Ini melibatkan

yaitu belum optimalnya kualitas Pendidikan, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta peningkatan
belum optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, belum optimalnya kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan
pemanfaatan daerah berbasis agraris, belum optimalnya pemanfaatan daerah berbasis

64 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 65

Triwulan II Tahun 2024

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69